Laporan ini telah dibuat selama dua tahun—sejak tahun 2016—dan merupakan analisa komprehensif mengenai pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua, Indonesia, selama delapan tahun terakhir, sejak Januari 2010 sampai Februari 2018.

Temuan dalam laporan ini memiliki kelebihan dalam mengungkap pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan diluncurkan segera setelah laporan ini diselesaikan. Konsiderasi utama kami memang bukan pada waktu, namun cara terbaik dalam mengungkapkan pesan yang ingin kami sampaikan kepada komunitas internasional.

Melalui perjalanan pembuatan laporan ini, Amnesty International menemukan bahwa 95 orang di 65 kasus merupakan korban pembunuhan di luar hukum oleh aparat kepolisan dan militer di Papua. Tidak ada penanggungjawaban dari pembunuhan-pembunuhan tersebut karena tidak adanya penyelidikan independen. Hak atas hidup merupakan prinsip HAM mendasar dan aparat keamanan telah melanggarnya dengan kecepatan hampir sebulan sekali. Tanpa perubahan drastis, sulit untuk melihat akhir dari situasi ini.

Sebagian besar kasus pembunuhan di luar hukum berlangsung di luar konteks non-politik. Banyak yang terjadi saat aparat keamanan berusaha untuk menangani protes damai, gangguan publik, atau menangkap tersangka.

Namun, kami juga menemukan beberapa kasus dimana aparat keamanan melakukan pembunuhan di luar hukum di beberapa situasi yang berbau politik. Kasus-kasus ini berhubungan dengan protes politik yang dilakukan dengan damai, terutama saat pelaksanaan pengibaran bendera atau perkumpulan agama telah menarik banyak orang, termasuk aktivis pro-kemerdekaan Papua.